Pinjaman Pemkab Halbar Tak Libatkan DPRD

Pinjaman Pemkab Halbar Tak Libatkan DPRD

JAILOLO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengaku tidak dilibatkan dalam pinjaman pemerintah setempat sebesar Rp 150 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Halbar Samad Hi Moid mengaku tidak mengetahui pinjaman itu karena tidak dilibatkan Banggar dalam setiap pembahasan anggaran.

“Tidak perlu menanyakan persoalan pinjaman Rp 150 miliar tersebut kepada saya, karena pinjaman itu kami tidak dilibatkan dalam pembahasan,” kata Samad, Jumat (13/4).

Politisi senior Partai Golkar ini  menyarankan supaya ditanyakan  langsung kepada pimpinan dan anggota Banggar. Karena dirinya sejak menjadi anggota DPRD, tidak pernah dilibatkan dalam setiap agenda pembahasan anggaran, apalagi menyangkut utang Rp 128 mliar dan pinjaman dana di bank Rp 150 miliar.

Padahal menurut Samad, hal itu DPRD wajib dilibatkan dalam pembahasan anggaran terutama utang dan pinjamam. Banggar tidak melibatkan komisi dalam pembahasan pinjaman dan utang sangat bertentangan dengan aturan. “Sangat melanggar, jika sampai setingkat pembahasan pinjaman dan utang tidak melibatkan komisi,” tegasnya.

Anggota DPRD Halbar tiga priode ini mengaku sering mengusulkan mekanisme dalam setiap tahapan pembahasan anggaran baik pinjaman maupun utang dibahas bersama. Namun tidak pernah digubris.

“Saya cuma saran kalau mereka tidak menghiraukan maka itu menjadi kesalahan mereka. Karena persoalan pinjaman dan utang rentan yang kelak dipolimikan publik jika bermasalah,” katanya.

Samad mengungkapkan, fraksi Golongan Karya memiliki bukti usulan melalui pandangan fraksi atas sejumlah masalah yang ditolak akhir kepemimpinan mantan Bupati Namto Hui Roba. Hanya karena usulan itu tidak dinilai penting maka ia hanya berharap tindakan DPRD itu untuk masa depan perekonomian daerah.

Menanggapi pernyataan Samad,  anggota Banggar Riswan Hi Kadam mengatakan sesuai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah tercantum tata tertib.

“Jadi pembahasan itu tergantung disposisi pimpinan. Ketika ada surat masuk dari bupati ditujukan terhadap pimpinan, maka langsung ditindaklanjuti. Kalau disposisi pimpinan ke komisi, maka langsung dibuat surat undangan ke komisi, begitu juga ke Banggar. Jadi tergantung disposisi pimpinan.” tangkisnya Iswan. (dx)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*