Penetapan Pilgub Malut Tunggu Putusan MK

Penetapan Pilgub Malut Tunggu Putusan MK

TERNATE – Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara yang memenangkan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil Pilgub Malut tersebut digugat oleh paslon Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali.

Dilansir dari website MK, gugatan itu didaftarkan kemarin, Rabu (11/7). Pendaftaran gugatan ke MK dengan APPP Nomor : 40/1/PAN.MK/2018. AGK-YA merupakan rival AHM-Rivai dan selisih suara mereka terpaut 7.870 suara.

Meski begitu, aturan sengketa Pilkada di MK selisih suara harus 2%. Sedangkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub Malut, selisih suara terpaut tipis yakni 1,39% dengan AGK-YA yang hanya memperoleh 169.123 suara atau 30,06%.

Dalam gugatannya, AGK-YA menggugat KPU Provinsi Malut. Mengacu jadwal pelantikan gubernur baru Malut akan dilakukan pada Juni 2019.

Sementara itu, Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo mengatakan, dengan gugatan tersebut, maka penetapan pasangan calon terpilih harus menunggu putusan MK. “Iya, kita harus menunggu putusan MK, karena sudah didaftarkan ke MK,” katanya, Rabu (11/7).

Berkas gugatan AGK-YA yang telah diajukan, lanjut Syahrani, akan diverifikasi pada 12-13 Juli 2018. Jadwal persidangan akan disampaikan para pemohon pada 23 Juli 2018.

“Sidang pemeriksaan pendahuluan kemudian akan dimulai pada 26 Juli 2018,” jelasnya. Sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) PMK 5/2017, penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pilkada harus diputus dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak diregistrasi,” tutup Syahrani.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU provinsi, AGK-YA yang diusung PDIP dan PKPI menempati posisi kedua suara terbanyak dengan perolehan 169.123 suara. Sementara suara terbanyak pertama, paslon yang diusung Partai Golkar dan PPP, AHM-Rivai dengan 176.993 suara.

Peraih suara terbanyak pertama dan kedua ini hanya memiliki selisih 7.870 suara. Sementara urutan ketiga yaitu Bur-Jadi yang diusung Hanura, Demokrat, Nasdem, PKB dan PBB. Di juru kunci, paslon MK-Maju diusung Gerindra, PKS dan PAN dengan perolehan 65.202 suara.

Terkait itu, juru bicara AHM-Rivai, Sawaludin Damopolii mengatakan materi gugatan yang diajukan tim hukum AGK-YA sangat lemah dan tidak substansi. Bahkan hanya bersifat asumsi perkara. “Karena itu kami optimis gugatan jagoan yang dibentengi PDPI tersebut bakal ditolak MK,” ujarnya.

Sawaludin menghargai upaya hukum yang dilakukan kandidat petahana itu. Sebab sejumlah pelanggaran yang dihimpun dan dijadikan pokok perkara tim hukum AGK-YA, hanya opini yang dibuat-buat agar Pilgub Malut yang sudah berlangsung aman, damai dan demokratis terkesan sarat dengan kecurangan.

Menurutnya seluruh komponen termasuk kepolisian di Malut sudah memberi apresiasi kepadapenyelenggara yang sukses menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini secara aman, damai dan demokratis. Syawal menuding, sebenarnya bukan tim AHM-Rivai yang berlaku curang, tapi tim AGK-YA di lapangan melakukan sejumlah pelanggaran.

Diantaranya, intimidasi Bupati Halsel Bahrain Kasuba terhadap struktur birokrat, intimidasi dan kontrak politik wakil walikota Tidore Muhammad Senen dengan melibatkan ASN, distribusi sembako menjelang masa tenang dan penggunaan fasilitas negara saat kampanye di kabupaten/kota.

Sawaludin juga menghimbau kepada pendukung, simpatisan dan relawan untuk konsisten dengan tag line politik tanpa gaduh ini. (jun)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*