Pendukung AGK-YA Demo Bawaslu RI

Pendukung AGK-YA Demo Bawaslu RI

JAKARTA – Puluhan pendukung Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali, yang kalah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Maluku Utara berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan Forum Rakyat Maluku Utara menolak hasil Pilgub Malut.

Kordinator Aksi, Muhammad Yahya, menilai banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan dan ada dugaan keberpihakan dari Bawaslu maupun KPU Malut terhadap salah satu calon.

“Di tingkat TPS kabupaten/kota banyak ketidakberesan saat tahapan pencoblosan dan terdapat kecurangan pelanggaran yang dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu baik KPUD, KPPS, PPK,” kata Yahya di lokasi.

Ia mengungkapkan, pelanggaran tersebut terjadi di sejumlah daerah di Malut yakni di Kabupaten Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara.

“Di Pulau Morotai dua kali coblos dan orang itu sudah dimasukkan penjara sekarang. Ada yang 17 kali coblos satu orang. Ada yang jual beli surat suara. Namun, ini seolah-olah tidak ada persoalan,” tuturnya.

Karena itu, Yahya berharap Bawaslu RI dan DKPP dapat bertindak tegas terhadap Bawaslu Malut. Massa juga berharap Bawaslu dapat menindaklanjuti pelanggaran pada Pilgub kemarin.

“Kami mendesak KPU RI agar membatalkan seluruh hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut. Dan meminta DKPP RI segera memberhentikan secara tidak hormat kepada ketua dan anggota KPU Provinsi Malut karena terbukti melakukan kejahatan pelanggaran pada Pilgub Malut secara sistematis, terstruktur, dan massif,” teriaknya.

Yahya ingin KPU RI agar mengambil alih hasil pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Malut, selain meminta agar dilakukan pencoblosan ulang.

“Mendesak KPU dan Bawaslu RI agar mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pencoblosan ulang (PSU) di enam desa di Kabupaten Halut. DKPP segera menginvestigasi pelanggaran yang terjadi di empat kabupaten dan enam desa yang terindikasi KPU dan Bawaslu provinsi telah melanggar hak asasi manusia,” tukasnya. (okz)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*