Nunggak, Listrik Kantor Gubernur Malut Diputus

Nunggak, Listrik Kantor Gubernur Malut Diputus

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini mengalami multi krisis. Selain mengalami krisis keuangan yang tak habis-habisnya, kini Pemprov Maluku Utara dilanda krisis listrik.

Kemarin (29/11), beberapa petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Sofifi memutuskan aliran listrik di kantor gubernur dan kediaman gubernur di Sofifi, karena tiga bulan menunggak pembayaran tagihan listrik sebesar Rp728 juta.

Ketua Tim Pemutusan Aera Sofifi, Ansar Umasangaji mengaku pihaknya sebelum mengambil tindakan pemutusan, PLN lebih dulu berkoordinasi dan meminta pemprov supaya segera membayar tunggakan tagihan listrik.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum dan Perlengkapa Setda Pemprov Darwis Pua dan Sekda Muabdin Hi Rajab, hanya saja  belum ada kepastian,” kata Ansar menlanjutkan.

Dikatakan, tunggakan pembayaran listrik di kediaman dan kantor gubernur sebesar Rp728 juta selama tiga bulan untuk pemakaian September, Oktober dan November 2017.

“Tiga bulan pemprov menunggak pembayaran tagihan listrik PLN,” ujarnya usai pemutusan di kargo depan kediaman gubernur.

Ansar menyebut penyumbang listrik terbesar ada dikediaman dan kantor gubernur. Untuk kantor gubernur Rp500 juta dan kediaman dinas gubernur Rp228 juta. Sehingga PLN ingin membuat laporan akhir tahun perlu ada ketegasan.

“Kami melakukan pemutusan karena PLN ingin membuat laporan akhir tahun. Jadi bukan hanya kantor saja, rumah masyarakat yang menunggak dua hari saja langsung pemutusan,” pungkasnya.

Dikatakan, jika ingin pasang baru harus melunasi tunggakan, melunasi denda, bayar biaya keterlambatan, dan membayar sebagai pelanggan baru.

Pantauan media ini, akibat pemutusan listrik, aktivitas kantor gubernur lumpuh total.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Maluku Utara Darwis Pua yang dikonfirmasi mengaku terjadi penunggakan listrik di kantor gubernur dan kediaman dinas gubernur hanya satu bulan. Sementara tunggakan tiga bulan pada penerangan jalan umum (PJU).

“Ini seharusnya ada toleransi dari PLN, sementara uang lagi diproses oleh DPKAD untuk dilakukan pembayaran. PLN harus memahami keterlambatan pembayaran listrik ini, bukan disengaja,” tangkisnya. (fab)

Categories: Seputar Daerah, Teknologi

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*