MK Gandeng Bawaslu Tangani Pilkada

MK Gandeng Bawaslu Tangani Pilkada

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan masalah hasil pemungutan suara atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2018. Hal ini berbeda dari proses penyelesaian sengketa pada waktu sebelumnya dimana hanya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang turut terlibat dalam sengketa pilkada.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan, pelibatan Bawaslu demi mencapai asas Audi et alteram partem, yakni asas untuk mendengarkan keterangan seluruh pihak yang terkait dengan perkara secara seimbang. Nantinya, Bawaslu akan menjadi pihak pemberi keterangan dalam tahap awal perkara atau fase sidang pemeriksaan pendahuluan (sidang panel).

Hal ini memang berbeda dari tahun sebelumnya dimana hanya ada tiga pihak, yakni pihak pemohon, kemudian pihak termohonnya adalah KPU Daerah, dan pihak terkait adalah pasangan calon lain atau pesaing dari pemohon.

“Sejak sidang pendahuluan kita undang Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Jadi, biar MK tahu langsung apa yang terjadi. Kalau dulu Bawaslu akan hadir kalau MK menghendaki (meminta) saja,” kata Fajar di MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

Fajar menjelaskan, nantinya dalam sidang pendahuluan itu pemohon sengketa akan menjelaskan isi gugatannya. Termasuk juga perihal alasan kecurangan yang ditemukan. Keterangan itu didengarkan seluruh pihak, termasuk oleh Bawaslu.

Setelah itu, Bawaslu memiliki waktu dua hari untuk memberikan tanggapan atas gugatan pemohon. Selanjutnya, keterangan Bawaslu itu menjadi pertimbangan hakim memutuskan perkara tersebut bisa dilanjutkan ke tahap sidang pleno atau tidak.

MK Tak Lagi Jadi Mahkamah Kalkulator

Fajar mengatakan, pelibatan Bawaslu sekaligus menepis anggapan bahwa MK hanyalah sebagai “Mahkamah Kalkulator” sebagaimana dituding sejumlah pihak. Sebab dalam memutuskan perkara pilkada bisa dilanjutkan ke sidang pleno, MK dinilai hanya mengacu pada Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemohon dapat mengajukan sengketa pilkada jika selisih suara antar peroleh suara terbanyak dengan pemohon berkisar antara 0,5% hingga 2% dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir sesuai jumlah penduduk dalam wilayah daerah yang ditetapkan KPU daerah.

“Jadi ini juga menafikan bahwa MK itu hanya seperti ‘mahkamah kalkulator’. Sengketa kali ini, jadi MK akan mendengarkan seluruh keterangan para pihak,” pungkas Fajar.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan telah ada 29 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2018 yang diajukan ke MK. Para pemohon PHP tersebut adalah pasangan calon yang tidak terima dengan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU.

Seluruh permohonan yang masuk tersebut sudah diberi nomor registrasi, namun belum diberikan nomor perkara. “Sampai pukul 16.00 WIB hari ini (10/7), telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 29 permohonan,” ujar Arief dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Selasa malam (10/7).

KPU kota yang menjadi pihak termohon di antaranya adalah KPU Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau-Bau, Palembang, dan Bekasi.

KPU kabupaten yang menjadi pihak termohon yaitu Bangkalan, Bolaang Mongondow Utara, Biak Numfor, Banyuasin, Sinjai, Pulang Pisau, Rote Ndao, Cirebon, Manggarai Timur, Bantaeng, Puncak, Maluku Tenggara, Belitung, dan Tabalong. Jika dikalkulasikan, ada 25 KPU daerah yang menjadi pihak termohon dari total 29 permohonan.

Meski begitu, Arief mengatakan hanya ada 8 daerah yang berpotensi melanjutkan rangkaian pilkada ke MK. Delapan daerah yang dimaksud adalah Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Daerah-daerah itu, lanjut Arief, memiliki selisih suara 0,5 – 2 persen suara. Karenanya, MK berpotensi hanya akan menerima pengajuan sengketa atau PHP di delapan daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, syarat pengajuan sengketah hasil pilkada adalah ada selisih suara 0,5 – 2 persen suara.

“Bagi daerah yang bersengketa, maka penetapan (pemenang) dilakukan setelah ada putusan MK,” katanya. MK membuka pendaftaran permohonan sengketa hasil pilkada tiga hari setelah KPU menghelat rapat pleno rekapitulasi suara. Dengan demikian, pihak yang ingin mengajukan sengketa masih tersisa satu hari, yakni pada Rabu (11/7). (cnn)

Categories: Hukum, Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*