KPK Panggil Wakil Ketua DPRD Malut

KPK Panggil Wakil Ketua DPRD Malut

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikram Haris dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Ikram diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk RE (Rudy Erawan),” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jumat (6/4).

Febri menyatakan bahwa Ikram yang merupakan mantan Sekertaris PDIP Maluku Utara itu menyaksikan proses pemberian suap terhadap Rudy. Dalam kasus ini Rudy selain Bupati Haltim juga eks Ketua DPD PDIP Malut.

“Penyidik mengkonfirmasi terkait pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan uang suap yang dilakukan oleh tersangka Rudy. Sebagai mantan Sekertaris PDIP Malut, Ikram diketahui menyaksikan proses pemberian,” ungkap Febri lagi.

Sebelumnya KPK menduga, Rudy telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai bupati. Besaran suap yang diterima oleh Rudy sebesar Rp 6,3 miliar.

Berita Terkait 

Rudy juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Oleh karena itu, Rudy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (okz)

Categories: Berita Utama, Hukum

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*