Kemendagri: Warga Enam Desa Telah Mencoblos

Kemendagri: Warga Enam Desa Telah Mencoblos

JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik menjelaskan, bahwa sebagian warga di enam desa sudah mencoblos dalam Pilgub Maluku Utara 27 Juni lalu. Pemungutan suara di enam desa, memang jadi pantauan tim monitoring Pilkada Kemendagri.

Penegasan Akmal itu menyikapi tudingan pihak tertentu bahwa ribuan warga di enam desa di Kabupaten Halut tidak memilih di Pilgub Malut kemarin, karena tak mau di masukkan dalam Kabupaten Halut.

“Pemantauan kita di Maluku Utara terutama yang terkait kasus Halut, pada tanggal 26 Juni 2018 atau H-1 telah dilakukan rapat kordinasi yang difasilitasi oleh Kapolda Brigjen Naufal Yahya yang dihadiri Danrem 152/Babullah Kolonel Inf I Wayan Suarjana, Ketua KPU Syahrani Somadayo, Ketua Bawaslu Muksin Amrin, tim kampanye masing-masing calon, perwakilan dari enam desa di Halut,” kata Akmal, di Jakarta, kemarin.

Akmal yang juga Sekretaris Desk Pilkada Kemendagri ini mengatakan, dalam pertemuan itu telah ada beberapa hal yang disepakati. Pertama, telah ada upaya menjamin terlaksananya penggunaan hak pilih msyarakat pada 27 Juni 2018 di enam desa pada Pilgub Malut 2018. Dan disepakati, hasil pemungutan dan penghitungan suara enam desa setelah diterima PPS akan langsung disampaikan ke KPU Provinsi Malut.

“Tapi pada hari H pelaksanaan pemilihan di enam desa dimaksud ternyata tidak berjalan sebagaimana kesepakatan yang ada karena masyarkat yang pro Kabupaten Halmahera Barat,” kata Akmal.

Mereka, kata Akmal tetap menolak menggunakan hak pilihnya sepanjang masih dilayani KPU Kabupaten Halut. Menurutnya kesepakatan telah dilanggar sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan KPU yang tidak menyediakan TPS untuk Kabupaten Halbar.

KPU hanya mengadakan TPS untuk Kabupaten Halut. Mereka berasal dari Desa Bobaneigo, Tetewang, Ake Sahu, Dum Dum, Ake Lamo dan Desa Paser Putih. Mereka yang memilih golput karena tidak setuju suara mereka dialihkan ke Kabupaten Halut.

Puluhan warga enam desa versi Kabupaten Halbar memblokir jalan lintas Trans Halmahera dengan membakar ban bekas. Aksi blokir jalan ini dilakukan warga pada Rabu (4/7), menuntut PSU Pilgub Malut 2018.

Sementara jumlah total pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada enam desa sebanyak 5.107 pemilih. Saat hari H pemungutan suara, sebagian dari pemilih di enam desa, menunaikan hak pilihnya. Jadi tidak benar, jika semua menolak mencoblos.

“Yang gunakan hak pilih di enam desa dari total jumlah pemilih yang tercatat di DPT sebanyak 2.367 orang. Yang tidak milih sebanyak  2.740 pemilih,” jelasnya.

Jadi, kata dia, informasi bahwa seluruh masyarakat di enam desa tidak menggunakan hak pilihnya kurang tepat. Sebab faktanya masih ada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Pada prinsipnya seluruh tahapan pengumuman, penghitungan serta  rekapitulasi penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2018 dan PKPU Nomor 9 tahun 2018.

Sementara itu, Komisioner KPU RI,  Pramono mengatakan, KPU sepenuhnya menggunakan data administrasi pemerintahan dari kementerian dalam negeri. “Kalau masalahnya terkait itu, maka solusinya ada di kementerian dalam negeri,” katanya. Pramono menegaskan, tidak perlu dilakukan pencoblosan ulang.

“Ya gak perlu. Kan mereka sudah masuk dalam DPT. Sebab sudah diberikan pemberitahuan memilih. Kalau mereka tidak bersedia menggunakan hak pilih, dengan  alasan apapun, ya gak masalah. Karena memilih hukumnya adalah hak, bukan kewajiban,” pungkasnya. (tri)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*