KASN Dalami 37 PNS yang Berpolitik di Malut

KASN Dalami 37 PNS yang Berpolitik di Malut

TERNATE – Komisi ASN nampaknya serius mendalami kasus 37 ASN di Maluku Utara yang diduga terlibat politik praktis sesuai temuan Panwaslu kabupaten dan kota. Langkah ini merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwako serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS.

Selain UU dan PP, dikelurkan surat edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 bertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan ASN di Pilkada Serentak 2018 dan surat Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00./2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN. Proses penanganan 37 ASN atau PNS.

Dengan demikian, proses penanganan 37 ASN asal Malut sudah masuk tahap registrasi. Hasil ini diketahui setelah Bawaslu Malut menyambangi Kantor KASN di Jakarta pada Rabu (7/2) menanyakan progres kasus tersebut.

Kasubag Hukum Bawaslu Malut Irwanto Djurumudi mengatakan, rekomendasi pihaknya terhadap 37 ASN pada 22 Januari 2018 kini sudah ditindak lanjuti KASN. “Rekomendasi Bawaslu tanggal 22 Januari itu sudah diterima KASN tanggal 2 Februari. Semua berkas sudah diregister dibagian tata usaha KASN,” katanya, Kamis (8/2).

Irwanto mengungkapkan berkas 37 PNS itu sudah berada di meja wakil ketua KASN Irham Dilmy untuk didalmi kasusnya. “Ada tingkatannya. Setelah berkas kasus itu diregistrasi dan akan didalami hingga pada pleno putusan KASN,” bebernya.

Tterkait dengan waktu putusan, Irwanto mengaku belum tahu pasti. Sebab banyak antrian dugaan kasus secara nasional yang harus diproses KASN. “Saya belum tahu kapan putusannya. Karena memang kasus yang ditangani cukup banyak,” katanya. (jun)

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*