Hanura Kubu OSO Tak Diakui di Halut

Hanura Kubu OSO Tak Diakui di Halut

TOBELO – Pergantian Wakil Ketua DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara melalui rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari Helny ke Sahril Hi Rauf dianggap tidak memiliki status hukum yang sah. Alasannya, Hanura kini masih status quo sehingga Sahril dianggap salah kamar mengajukan pergantian.

Juru bicara Partai Hanura Maluku Utara Sukardi Marsaoly kepada wartawan di Sekratariat DPC Hanura di Tobelo, Senin (26/3) mengatajan, Hanura kubu Daryatmo memenangkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) berdasarkan SK PTUN bertanggal 19 Maret 2018, otomatis kubu Oesman Sapta Odang (OSO) tidak memiliki legal standing, termasuk Ketua DPD Hanura Maluku Utara Basri Salama dan Ketua DPC Halmahera Utara Sahril Hi Rauf.

Sukardi mempertanyakan Sahril Hi Rauf yang meminta Helny patuh pada keputusan DPP sangat keliru. Saat ini Helny memiliki kapasitas yang sama untuk patuh pada putusan PTUN, tapi justeru yang melawan adalah Sahril dan kroninya yang tiadak patuh pada putusan PTUN.

Berdasarkan putusan PTUN Nomor 24/G//2018/PTUN JKT, maka DPP partai Hanura hasil Munaslub II  tahun 2018, Ketua Umunnya Marsekal Madya Daryatmo dan Sekjen Syarifudding Suding sebagai penggugat melawan Menkumham RI sebagi tergugat mengaku DPP Partai Hanura dengan Ketua Umum Umum OSO dan Sekjen Herry Lantung Siregar sebagai tergugat II mengintervensi objek sengketa adalah SK Menkumham No. MM. HH-01.AH.II.01 tahun 2018 tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020, tanggal 17 Januari 2018 tanggal 19 Maet 2018.

Penetapan PTUN antara lain, mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengekta yang dimohonkan penggugat, mewajibkan tergugat Menkumham menunda pelaksanaan Keputusan No. HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020, tanggal 17 Januari 2018.

Selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya, serta memerintahkan Panitera PTUN Jakarta memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.

“Karena keputusan PTUN berstatus tetap, saya meminta semua pihak tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, baik itu putusan sela, maupun ingkrah (tetap). Namanya putusan Pengadilan harus dipatuhi termasuk permaslahan pergantian unsur pimpinan di DPRD halmahera Utara,” katanya.

Dikatakan, kubu DPD Basri salama salah kamar sebab Ketua DPC Hanura Halut masih tetap Helny yang memiliki ketetapan hukum yang kuat. Sementara Ketua DPC Hanura Halut Helny Mody Leke mengatakan, dirinya masih menjabat Ketua DPC Hanura hasil Musyawarah DPC dimasa kepemimpinan Nasir Taib DPD menjadi ketua Hanura Malut. Sampai saat ini katanya, ia masih kepengurusan sah dibawah kepemimpinan ketua DPD Hanura Malut Ike Masita.

Sedangkan Sahril yang mengaku sebagai ketua DPC itu tidak punya dasar karena hanya berdasarkan penunjukan lansung dari Basri Salama. Padahal Basri telah digantikan Ike Masita.”Secara Hukum Sahril tidak memiliki legalitas melakukan permohonan pergantian jabatan wakil ketua DPRD Halut,” tegasnya.

Helny mengatakan tetap patuh dan taat terhadap putusan partai, karena itu pergantiaan wakil ketua DPRD adalah salah sasaran, sebab kepengurusan Basri Salama sebagai ketua DPD Hanura tidak sah berdasarkan Munaslub II DPP Hanura dan ketua DPD adalah Ike Masita. “Jika itu tetap dilakukan, maka kami akan lawan,” tegas Helny. (rma)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*