DPT Kota Ternate Masih Jadi Polemik

DPT Kota Ternate Masih Jadi Polemik

TERNATE – Daftar pemilih tetap (DPT) Kota Ternate masih jadi polemik karena Panwaslu dan KPU Provinsi keberatan mengakomodir data yang diduga ganda sebanyak 1.185  yang diajukan Dukcapil. Bahkan,  Pemkot Ternate masih mengklaim sebanyak  36 ribu data kependudukan tidak tercover di DPT, begitu juga terkait NIk double, ada orang yang berbeda tapi NIK-nya sama.

Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin mengatakan, menindaklanjuti  laporan walikota Ternate terkait masalah ini, maka Bawaslu harus menindaklanjuti. Berdasarkan hasil perkembangan, ada pemahan berbeda. Pemkot beranggapan faktual adiminstarasinya, padahal pendataan pemilih dan penduduk berbeda.

Data kependudukan dan data pemilih  berbeda, sebab, dalam peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang daftar pemilih tetap, petugas melaksanakan coklit. Apabila petugas coklit  tidak menemukan yang bersangkutan  tetap dicoret atau alasan pindah walaupun NIK  hidup.

“Ternyata disitulah  36 ribu itu, ada 14 ribu yang NIKnya masih hidup namun penduduknya tidak ada lagi disini,” kata Muksin disela-sela rapat tatap bersama tim seleksi Bawaslu kabupaten/kota dan wartawan di kantor Bawaslu pada Sabtu (9/6) lalu.

Dikatakan, setelah  jelaskan baru pemkot memahmi. Bahwa pemkot membuka laporan pengaduan terhadap publik Pengaduan yang masuk 5.047 orang yang tidak terdaftar di DDT, sementara KPU membuka daftar ulang dan tutup kembali tanggal 7 hanya 1.185 orang yang mendaftar atau melapor.

Ini arinya lanjut  Muksin, ada versi KPU dan Pemkot. Karena itu, dua data yang berbeda itulah Bawaslu menyarankan KPU membuka posko layanan pengaduan kembali untuk masyarakat mendaftar sampai tanggal 20 Juni.

“Untuk meminimalisir potensi 36 ribu yang dimaksud, jika sampai tanggal 20 Juni penyebaran penduduk masih tersebar di seluruh TPS dengan jumlah surat suara  yang masih tersedia,  tetapi persebaran berada di satu titik  tertentu, maka surat suara dicetak ulang,” jelasnya.

Meski begitu, KPU masih pusing merubah DPT, sebab tidak ada sandaran aturan. Yang merubah DPT itu perintah Bawaslu. “Jadi Bawaslu dan KPU akan bertemu dalam rapat pleno kembali. Kalau potensi pengguna pemilih tersebar disatu titik, maka perubahan DPT akan dilakukan dengan mencetak  surat suara sesuai  hasil kesepakatan rapat,’’ tandasnya. (jun)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*