Dokumen KUA-PPAS Tak Lengkap

Dokumen KUA-PPAS Tak Lengkap

SOFIFI – DPRD Maluku Utara meminta agar pemerintah provinsi melengkapi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan 2018 dan induk 2019 untuk  disampaikan dalam sidang paripurnan DPRD.

Sebab dokumen KUA-PPAS yang diserahkan Pemprov itu belum dilengkapi nomor registrasi daerah dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

“Sebagai pimpinan DPRD, kami sarankan  pemprov melengkapi  dokumen KUA-PPAS APBD, karena dokumen yang diserahkan secara resmi adalah dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum, sehingga sewaktu-waktu terjadi perdebatan ada dasarnya yang dapat dipertanggung jawabkan,” pinta Wakil Ketua DPRD Ishak Nasir dalam paripurna DPRD, Sabtu (18/8) lalu.

Menurutnya KUA-APPAS telah melewati batas waktu,  tetapi DPRD berharap tidak mempengaruhi waktu pengajuan KUA-PPAS APBD perubahan maupun induk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena itu DPRD meminta pemprov memperhatikan dokumen KUA-PPAS yang tidak memiliki nomor registrasi daerah agar dilengkapi.

“Kita harapkan hari Senin dokumen KUA-PPAS sudah dilengkapi untuk diserahkan,” desaknya. Dikatakan, sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, batas penyampaikan dokumen KUA-PPAS  adalah bulan Juli 2018, dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rancangan kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus memenuhi syarat materi maupu waktu.

“Saya lihat dokumen Pergub tentang KUA-PPAS tidak ada nomornya, hanya judul perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018,” kata Ishak.

Salah satu syarat kegiatan yang tidak termuat dalam RKPD katanya, tidak boleh terlaksanakan, terkecuali ada kebijakan baru dan kondisi yang mengharuskan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk ditambahkan kegiatan.

Namun  diluar dari dokumen KUA-PPAS, kegiatan harus ditandatangani pimpinan DPRD dengan gubernur secara kesepakatan untuk menambah kegiatan yang tidak termuat dalam RKPD.

“RKPD menjadi dasar  kebijakan gubernur, namun nomor dokumen KUA-PPAS tidak ada, begitu juga nomor berita daerah tidak ada, kami menilai Pergub belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujarnya.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Samsudin Banyo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan pimpinan DPRD. “Kami akan melengkapi syarat dokumen sesuai permintaan pimpinan DPRD,” katanya. (fab)

Categories: Seputar Daerah

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*