Disdukcapil-KPU Beda Data Adu Argumen

Disdukcapil-KPU Beda Data Adu Argumen

TERNATE – Tidak puas dengan angka daftar pemilih tetap (DPT) Kota Ternate hasil coklit KPU Maluku Utara dan hasil rekapan e-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate, dua lembaga ini saling adu argument.

Sesuai  hasil rekapan Dukcapil Kota Ternate terdapat 124.311 warga Kota Ternate yang telah direkap tetapi KPU menetapakan DPT Kota Ternate 114.118.

“Kami saat ini sudah melakukan perekaman sebanyak 124.311 sehingga DPT yang di tetapkan KPU berbeda cukup siknifikan. Masa rekapan 124.311 DPT hanya 114.118,” ungkap Kadis Dukcapil Kota Ternate Rukmini A.R dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu Malut di kantor KPU Malut, Kamis (25/5).

Dengan perbedaan DPT ini, Dukcapil Kota Ternate meragukan hasil coklit petugas lapangan. Menurutnya, banyak warga Kota Ternate yang beraktivitas diluar tidak di coklit.

“Kami dari Dinas Dukcapil meragukan petugas coklit karena Kota Ternate ini berbeda dengan kabupaten lain sehingga ada masyarakat yang domisili di Ternate namun bekerja di kabupaten lain, jadi itu tidak bisa menjadi tolak ukur,” jelas Rukmini.

Pernyataan Kadis Dukcapil Kota Ternate Rukmini A.R ini dibantah Ketua KPU Kota Ternate Ismad Sahupala. Menurut Ismad, petugasnya selama satu bulan melakukan coklit dari rumah ke rumah sehingga semua data yang ada rill.

“Petugas kami melakukan coklit berlangsung satu bulan dan datang dari rumah ke rumah sehingga semua data itu riil, karena petugas lapangan menemui langsung dan tidak ada di lapangan langsung  dicoret,” tangkis Ismed.

Ismad mengatakan, setiap momentum Pilkada di Kota Ternate maupun Pileg, jumlah DPT Kota Ternate sebanyak  152.347 namun dalam persentasi animo pemilu hanya mencapai 90 ribu sekian sehingga dengan hasil coklit,  DPT Kota Ternate mendekati riil.

Ia berharap Dukcapil Kota tidak menyandingkan data administrasi dengan data riil lapangan karena tidak akan ada titik temu.

“Saya harapkan sedingkan data itu jangan antara data administrasi dengan data rill lapangan karena titik temu akan tidak ditemukan, seharusnya pemkot melakukan sensus sehingga kita bisa sandingkan data,” kata Ismad berargumen.

Sementara Ketua KPU Malut Syahrani Sumadayo mengatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada hasil coklit yang sudah ditetapkan dalam DPT. Meskipun demikian, pihaknya bersama Dukcapil akan kembali memeriksa data yang dimiliki Dukcapil, apabila selisihnya puluhan ribu maka akan dikoordinasikan dengan KPU pusat.

“KPU pada tanggal 20 Februari -18 Maret 2018 melaksanakan sensus, bukan sampling, sehingga seluruh rumah kami sampai tidak ada yang satu rumah pun yang terlewatkan dan kami mencari kepala keluarga dan diminta KK menanyakan satu persatu,” katanya. (jun

Categories: Seputar Ekonomi

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*