Dimensi Etno Politik Pilgub

Dimensi Etno Politik Pilgub

Oleh Margarito Kamis

(Dosen FH. Univ. Khairun)

KONSTITUSIONILIS positifistik tidak pernah mau, apalagi membiasakan diri membicarakan kehidupan konstitusional  berkerangka etnopolitik. Penyebabnya sederhana, subjek itu membuat buram prinsip dasar konstitusionalisme; kesamaan derajat. Kesamaan derajat, dalam kerangka konsep konstitusionalisme, tidak pernah sekalipun merefensikan etnopolitik sebagai basis.

Konstitusionalisme lahir, tumbuh dan berkembang atas dasar nilai instrinsik semua orang sama, karena titah abadinya begitu, sejak lahir. Keunggulan etnis atau kelompok, bila mau diperiksa secara detail dan cermat, adalah subjek yang hendak diluluhlantakkan oleh konstitusionalisme.

Tidak ada orang yang lebih dari yang lainya karena golongannya, karena asal-usulnya, karena kekayaan materil atau karena penguasaan atas sumberdaya alam atau ekonomi dan politik.  Bukan. Sekali lagi bukan. Justru keunggulan itu, yang secara teoritik  direferensikan oleh perbedaan parsial abad barbarian, menghasilkan kehidupan yang tidak mengenal keadilan dalam segala bentuk.

Luka

Berabad-abad sudah konsep kesamaan derajat dalam segala aspek menggema, dilembagakan pada setiap level, tetapi usaha itu, karena sejumlah alasan, sebagian karena disengaja, sebagian lagi karena tak disadari, terus mewarnai kehidupan politik mutakhir. Kepincangan konsep itu, dalam arti sengaja, disebabkan adanya distorsi atas niali-nilai di dalamnya.

Menariknya distrosi itu dilakukan dengan cara yang, harus dikatakan sangat canggih, untuk tak sekadar mengenalinya dengan picik. Konsep liberalism misalnya, hendak diagungkan sedemikian rupa, tetapi berakhir dengan keberpihakan. Absolutisasi liberalisme mengantarkan para penganjurnya berpendirian sebaliknya.

Atas nama liberalism, nilai-nilai lain diluar liberalisme, misalnya komunalisme atau komunitarianisme, tidak diberi atau tidak memiliki tempat. Liberalisme, dengan demikian memukul komunitarianisme. Tetapi justru disitulah letak masalahnya. Komunalisme juga, pada saat yang sama, yang acap dibayangkan sebagai solusi kongkrit atas kesemwarutan liberalism hendak memupus otonomi individu.

Berbeda-beda dalam segala hal, yang mengasumsikan adanya penghormatan yang utuh terhadap keberadaan yang berbeda-beda, mesti diagungkan. Tetapi, dalam serangkaian kenyataan mutakhir, di belahan dubnia lain di luar sana, di Jerman misalnya prinsip itu memungkinkan sebagian orang, yang ambil misalnya menganggap kelompoknya atau rasnya ebih unggul merasa terancam.

Hubungan dialektis ini sungguh rumit untuk dipecahkan. Hingga kini soal ini terus mewarnai sejumlah negara  yang lebih dahulu mentasbihkan diri sebagai negara demokratis, tak terkecuali Amerika dan Inggris.

Tak kunjung tuntas dipecakan di negara-negara demokratis, negara-negara yang paling cerdas menggaungkan konsep-konsep pluralism dan multikulturalisme, justru kini disibukan dengan kenyataan yang sebaliknya. Cukup lama, di Amerika misalnya orang mengenal sub-kultur Ku Klux Klan.

Dalam bentuk yang lain, di negara-negara bagian Selatan Amerika,  daerah yang pada pertengahan abad ke-19 memicu perang saudara, untuk waktu yang lama orang-orang negro, sebutan untuk kaum kulit hitam di Selatan Amerika tak menikmati secara total fasilitas konstitusional yang tersedia, termasuk tak memiliki kesempatan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum untuk waktu yang lama.

Demokrasi meminta pemilih menggunakan akal, pertimbangan-pertimbangan yang dapat dinalar. Umumnya, dalam pemilihan umum, yang dipostulatkan untuk dicek bukanlah asal-usul calon, melainkan kapasitasnya otaknya, kompetensi menejerialnya, dan lainnya, bukan asal-usul daerah atau lainnya. Masalahnya berapa orang yang memenuhi parameter itu. Kalau pun ada berapa yang mau menyisihkan waktunya untuk menimbang komponen serumit itu. Disitu soalnya.

Damailah

Pemimpin-pemimpin dalam negara-negara demokratis, bahkan demokrasi itu sendiri menandai dirinya dengan pemimpin yang dipilih, bukan ditunjuk, apalagi diwariskan.  Praktis pemimpin dalam negara demokratis adalah mereka yang dipilih, yang ditentukan oleh rakyat.  Rakyatlah, dalam kesan yang agak sarkartis, menentukan sendiri siapa yang mereka angga masuk akal memimpin mereka, atau yang mereka biayai untuk mengurus sejunmlah urusan mereka.

Tetapi ambil mislanya masalah-masalah baru yang muncul dalam pemerintahan Trump di Amerika, khususnya pembocoran memo rahasia yang berisi keterangan, bernada tuduhan, atas keberpihakan dua institusi negara, menandai adanya masalah besar perihal netralitas institusi negara dalam pemilihan umum. Pointnya, kalau benar,  adalah mengapa mereka berpihak? Spekulasi tentang distribusi sumberdaya politik, entah apalagi  tak mungkin dihindari.

Pengelolaan kekuasaan, khususnya distribusi kekuasaan, tepat jabatan menjadi sesuatu yang penuh bias, setidaknya tidak selalu sejalan dengan prinsip konstitusi dan demokrasi, bahkan etika. Demokrasi yang ide-idennya dilembagakan dalam hukum memberi otoritas kepada penguasa mengelola kekuasaan, termasuk dan tak terbatas pada distribusi sumber-sumber kekuasaan diberbagai bidang. Karena persepsi tak mungkin diisolasi, berakibat tindak-tanduk kekuasaan terpotet dalam ragam warna.

Pada titik ini muncul penilaian, bisa jadi spekulatif, kesamaan golongan etnis, dengan segala ragam unsur yang inheren di dalamnya muncul menjadi satu fariabel penentu dalam menentukan alokasi, sebut saja jabatan. Kala ini mewarnai sekelompok orang, apalagi yang ambisi tak terkontrol, kelompok ini akan mengerahkan daya upayanya untuk menunjukan kepada sang calon bahwa dia dan kelompok, bukan hanya berada duibalik sang calon, tetapi mendukung habis sang calon.

Pilgub kali ini, memang terasa menarik dilihat dari sudut ini. Tetapi untuk sejumlah pertimbangan, saya ingin menganjurkan agar soal ini tak dijadikan satu fariabel dalam menentukan pilihan. Saya malah menganjurkan agar sedapat mungkin pemilih menggunakan pertimbangan-pertimbangan umum; kapabilitas, kapasitas, integritas sang calon dalam menentukan pilihan.

Pastikan, misalnya orang ini terkenal jujur, bukan tukang bohong, tidak makan APBD untuk kepentingan pribadinya, tetapi membungkus diri dengan kepentingan pembangunan, suka berjanji dan suka mengingkari. Yang begini ini, yang menurut saya patut dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan, bukan asal-usul atau kesamaan asal-usul sebagai basis penentuan pilihan.

Damailah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bersatulah dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, yang dapat diterima oleh akal sehat, untuk kesejahteraan dan kedamaian negeri ini. Tinggalkanlah semangat golongan. Pastikan bahwa keberagaman adalah kekuatan terbaik, dan mozaik terindah di negeri ini. Abdikanlah keunggulan golongan untuk kebaikan bersama. Damai adalah kebaikan tak ternilai.

Jangan terkecoh dengan misalnya, bisikan bahwa pasangan calon ini adalah kelompok kita, harus didukung habis-habisan. Jangan. Ini bisikan menyesatkan, membodohi. Ini bisikan khas pecundang. Percayalah, sejarah memastikan bahwa kehebatan kekuasaan, keelokan jabatan, faedah jabatan untuk rakyat  ditentukan sepenuh-penuhnya oleh kejujuran pemimpin, kepintaran pemimpin, kepekaan pemimpin terhadap penderitaan rakyat, kesediaan pemimpin untuk membahagiakan, ketakutan pemimpin pada Allah Subahanahu Wataala, bukan asal-usul golongan, suku dan lainnya.

Bukan, sekali lagi, bukan. Menyatakan asal-usul sebagai faktor sukses dalam menyelenggarakan pemerintahan, jelas bohong, jelas itu pecundang. Alam kelak tak menghisab asal-usul. Yang dihisab adalah tindak-tanduk pribadi. Jadi? Sudahlah, jangan pakai pertimbangan asal-usul dalam mendorong fenatisme dalam pilgub ini. Doronglah kedamaian dan kesejahteraan sebagai faktor dasar dalam membangun pertimbangan-pertimbangan dalam memilih. Tinggalkan  peniup trompet asal-usul sebagai dasar pertimbangan fanatisme dalam menentukan pilihan.

Peniup trompet asal-usul, kesamaan identitas asal-usul, tak jarang adalah penipu paling unggul dari segala macam jenis penipu dan pecundang yang ada. Akhirnya saya ingin semua orang merindukan kedamaian dalam piligub ini. Gapailah kedamaian, rindukanlah itu dengan cara mengubur fanatisme murahan, fanatisme kesukuan, daerah dan lainnya. Semoga. (**) 

Categories: Berita Pilihan, Pendidikan

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*