Anggaran Pilgub Malut Diduga Ilegal

Anggaran Pilgub Malut Diduga Ilegal

SOFIFI – BPK menemukan biaya kebutuhan Pilgub Malut 2018 senilai Rp 95 miliar tidak memiliki dasar hukum alias ilegal. Sebab, anggaran sebesar itu dikucurkan Pemprov melalui anggaran perubahan tanpa persetujuan DPRD. Anggaran itu dibagi tiga pos terdiri dari KPU Provinsi Rp 65 miliar, Bawalu Provinsi Rp 15 miliar dan biaya pengamanan Rp 15 miliar.

“Hasil pemeriksaan keuangan pemprov yang dilakukan BPK diketahui bahwa gubernur melakukan perubahan APBD 2017 dengan menerbitkan (Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 17 Oktober) pada tiga pos belanja kebutuhan pemilihan gubernur,” bunyi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dikutip dalam buku II, Rabu (6/6).

Dalam laporan BPK itu dijelaskan, penyusunan APBD 2017 tidak sesuai ketentuan dan pergub tentang perubahan atas Penjabaran APBD tidak ditetapkan Perubahan APBD 2017. Menurut BPK, Pemprov melakukan Perubahan APBD 2017 dengan menerbitkan pergub tentang penjabaran Perubahan APBD 2017.

Kemudian Pemprov melalui gubernur bersurat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta persetujuan perubahan anggaran mendahului Perubahan APBD 2017.

Dalam surat gubernur dijelaskan, Pemprov telah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2017 kepada DPRD namun belum mendapatkan nota kesepahaman, sedangkan pada saat tersebut terdapat kegiatan mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Kegiatan tersebut ialah tahapan Pilgub Malut 2018.

Menurut BPK, perubahan anggaran yang dilakukan Pemprov dengan menetapkan Pergub tentang penjabaran Perubahan APBD 2017 tidak mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD dengan realisasi anggaran atas perubahan Pergub tersebut.

BPK juga menemukan Pemprov tidak melaksanakan hasil evaluasi Kemendagri atas Rancangan APBD 2017. Padahal evaluasi Kemendagri memerintahkan Pemprov melakukan revisi dan menetapkan Perda Noor 1 tahun 2017 tentang APBD 2017 tanggal 2 Februari 2017.

Dari laporan realisasi anggaran 2017 diketahui Pemprov juga tidak mengikuti arahan Kemendagri melalui surat Nomor 203-119 tahun 2017 tentang hasil evaluasi Rancangan APBD 2017. BPK kemudian merekomendasikan gubernur untuk mempertanggung jawabkan realisasi belanja daerah dengan meminta persetujuan DPRD untuk dilegalkan.

Sekaligus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada TAPD yang kurang cermat dalam menetapkan target pendapatan dan tidak melakukan penyempurnaan RAPBD 2017 menjadi APBD 2017 sesuai hasil evaluasi Kemendagri, dan lalai dalam menyusun rancangan Pergub tentang perubahan Penjabaran APBD 2017.

Atas hal itu, Sekprov Muabdin Radjab kemudian bermohon kepada pimpinan DPRD supaya pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2017 dapat dilanjutkan. Namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, tidak ada kesepakatan antara pemprov dan DPRD atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan APBD 2017.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi biaya kebutuhan pilgub pada Perubahan APBD yang tidak ditetapkan DPRD senilai 95 miliar yang tidak memiliki dasar hukum alias ilegal,” bunyi LHP BPK. (fab)

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*