30 Anggota Bawaslu se Malut Dilantik

30 Anggota Bawaslu se Malut Dilantik

JAKARTA – Bawaslu 10 kabupaten/kota di Maluku Utara resmi dilantik oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (15/8). Pelantikan anggota Bawaslu dari Maluku Utara itu dibarengkan dengan pelantikan Bawaslu dari seluruh kabupaten/kota se Indonesia dengan jumlah 1.914 orang.

Pelantikan tersebut memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kategori pelantikan pejabat publik terbanyak. Adapun jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota se Malut yang dilantik sebanyak 30 orang. Mereka tersebar di 10 kabupaten/kota.

Mereka akan bertugas untuk masa hingga lima tahun ke depan atau periode 2018-2023. Mereka yang dilantik adalah Alwi Ahmad, Aksonius Datang dan Muhammadun Hi Adam dari (Kabupaten Halmahera Barat), Sitti Hasmah Bt. Mohd. Amin, Munawar Wahid dan Husnu Husen (Halmahera Tengah), Iksan Hamiru, Rafi Kamaludin dan Ahmad Idris (Halmahera Utara).

Kemudian, Asman Jamil, Rais Kahar dan Kahar Yasim (Halmahera Selatan), Kartini Abdullah, Suratman Kadir dan Basri Suaib (Halmahera Timur), Ajun Umasugi, Iwan Duwila dan Risman Buamona (Kepulauan Sula), Adidas Latea, Mohtar Tidore dan Liliana (Pulau Taliabu), Mujarat Hi Untung, Seni Soamole dan Zulkifli Thaib (Pulau Morotai), Kifli Sahlan, Sulfi Majid dan Rusly Saraha (Kota Ternate), serta Iriyani Abd. Kader, Amru Arfa dan Bahrudin Tosofu (Kota Tidore Kepulauan).

Dalam sambutanya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, keberhasilan Bawaslu dalam memecahkan Rekor MURI ini dijadikan sebagai semangat Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan Pemilu di Indonesia. “Ini pertama kalinya pelantikan Bawaslu seluruh indonesia, ini adalah momentum utama kami. Terdapat 1.914 jajaran anggota yang siap mendedikasikan diri untuk Pemilu yang lebih baik”, kata Abhan.

Menurutnya seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota ini diadakan selama dua bulan, sejak Juni hingga Agustus 2018. Abhan menjelaskan bukan hanya kuantitas yang menjadi prioritas Bawaslu, tetapi juga kualitas jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan. Selain itu, juga mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Dia juga mengungkapkan tantangan yang akan dihadapkan anggota Bawaslu masa jabatan 2018-2023 adalah Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan secara bersamaan tahun depan.  “Ini jadi tanggung jawab Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi RI untuk mengawasi pemilu 2019 agar berjalan sesuai dengan aturan dan sukses”, ujar Abhan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, status kelembagaan Bawaslu tingkat kabupaten/kota kini menjadi permanen. Berbeda dengan sebelumnya, dimana status pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota hanya berbentuk ad hoc.

Pelantikan ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua KPU RI Arief Budiman dan beberapa anggotanya, Kabareskrim Mabes Polri, anggota KPI dan para anggota Bawaslu provinsi se Indonesia.

Sementara Komisioner Bawaslu Malut Aslah Hasan dalam kasempatan tersebut menambahkan, pihaknya minta para anggotanya di 10 kabupaten/kota segera tinggal landas untuk mengawal pemilu. Sebab saat ini tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai.

Bawaslu kabupaten/kota juga diminta segera konsolidasi internal dan konsolidasi ekternal. “Tidak boleh berleha leha, laksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang,” pungkas Aslan. (jun)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*