Archive

Back to homepage
Hukum

Kasus Pinjaman Halbar Masuk KPK

TERNATE – Kasus dugaan korupsi dengan modus pinjaman Rp 159,5 miliar di Bank Maluku dan Maluku Utara cabang Jailolo oleh Pemkab Halbar kini resmi dilaporkan ke KPK. Kasus tersebut dilaporkan

Seputar Daerah

Bupati Halteng Lantik Camat Patani Utara

WEDA – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara mengambil sumpah serta melantik Edi Muhammad menjadi Camat Patani Utara menggantikan Rustam yang menjabat Plt, Kamis (31/5). Rustam yang masih menjabat sebagai asisten bidang Pemerintahan

Seputar Politik

Koplain Dukcapil Diragukan KPU Malut

TERNATE – KPU Maluku Utara percaya bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Ternate yang dicoklit petugas lapangan adalah valid. Meski sebelumnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate memprotes

Advetorial Seputar Daerah

HUT Haltim ke-15, Ini pesan Plt Bupati

MABA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-15 dalam suatu upcaran. Dalam amanat Plt Bupati Haltim Ir Muh Din menyampaikan beberapa pesan dan kesan untuk dipertahankan

Seputar Daerah

Aliong Tersinggung DLH Undang Kades

BOBONG – Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus melarang para kepala desa dan camat di Kabupaten Pulau Taliabu menghadiri undangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara. Aliong tersinggung lantaran  undangan

Hukum

Polisi Sita Puluhan Satwa Dilindungi

TERNATE – Direktorat Polair Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan satwa yang dilindungi di Kabupaten Halmahera Selatan. Puluhan satwa tersebut rencananya akan diselundupkan ke Filipina dengan menggunakan transportasi

Hukum

KPK Tekan Pemprov Belanja Diluar APBD

SOFIFI – Plt Gubernur Maluku Utara MH Natsir Thaib mengungkapkan, ada beberapa SKPD mendapat tekanan dari KPK terkait koordinasi supervisi antara KPK dengan gubernur nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK). Dengen

Berita Utama

Belanja Pemprov Malut Rp 503 Miliar Ilegal

SOFIFI – BPK menemukan adanya pencatatan belanja barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2017 senilai Rp 503,945 miliar diduga ilegal. Belanja kegiatan itu hanya bersandar pada