20 PNS Pemprov Malut Segera Dipecat

20 PNS  Pemprov Malut Segera Dipecat

SOFIFI – Sebanyak 20 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Malut menunggu nasib tragis dalam kariernya sebagai abdi negara. Mereka segera dipecat sebagai ASN yang kini prosesnya menunggu tanda tangan dari Gubernur Abdul Gani Kasuba.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Idrus Assagaf mengatakan, 20 ASN yang sedang diusulkan untuk dipecat kini prosesnya menunggu keputusan gubernur. Ia melanjutkan bahwa pemecatan dilakukan lantaran ASN tersebut tercatat sebagai mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi.

“Terhadap PNS, yang sudah diyakini melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan inkracht itu tinggal nunggu tanda tangan dari gubernur selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) saja,” kata Idrus, Senin (27/8).

Idrus mengatakan, nasib 20 ASN tersebut diujung tanduk karena adanya surat edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait permintaan putusan pengadilan terhadap mantan narapinda tersebut. Pihaknya juga sudah menerima putusan pengadilan untuk memenuhi permintaan BKN.

“Semua kabupaten kota se Indonesia telah mendapat edaran yang sama. Tapi saya harus bicarakan dulu dengan Sekda, Inspektorat dan Biro Hukum dan HAM. Karena kalau tidak kita jalankan perintah BKN, konsekuensinya daerah yang akan menerima sanksi. Karena undang-undang memerintahkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat,” jelasnya.

Menurutnya pemecatan tidak dengan hormat terhadap para ASN tersebut sesuai Pasal 87 ayat 4 poin b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi tidak ada lagi penafsiran-penafsiran terhadap pelanggaran itu. Orang sudah jelas dia dipidana, dihukum pidana, atau kurungan berdasarkan inkrach, karena melakukan tindak pidana korupsi. Dia diberhentikan dengan tidak hormat,” tutupnya.

Sebelumnya, BKN juga telah memblokir data kepegawaian PNS yang terbukti tersangkut korupsi agar tak bisa kembali aktif mendapatkan haknya sebagai ASN. Catatan 20 data PNS yang diblokir ini sejak akhir Juli 2018.

Langkah pemblokiran tersebut diambil sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara untuk mencegah ASN yang terbukti korupsi tidak dibayar negara.

ASN Pemprov Malut yang akan dipecat, yaitu Ikram Abdul Wahab, M. Ichwan Herlambang, Malik Ibrahim, Muhammad Nasrun, Sitna Juma, Ramdani, Vaya Amelia Armaiyn, Janiba Mochdar, Ilham Rahayu Djunai, Ruslan Abdul Malik, Iqbal Alhadar, Abdullah Assagaf, Yanti Armayin, Jani S Djafi, M. Chalil Amri, Abdullah Torano, Hasan Ali, Musafir Masuku, Adam Djabir, dan Haiyun Umasugi. (fab)

Categories: Berita Utama

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*