10 PNS Halsel yang Berpolitik Disanksi Moral

10 PNS Halsel yang Berpolitik Disanksi Moral

TERNATE – Komisi ASN memberikan rekomendasi terhadap 10 PNS di Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti. Mereka diduga melibatkan diri dalam politik praktis Pilgub Maluku Utara.

Adalah Sekda Helmi Surya Bututihe, Kadikbud Nurlela Muhammad, Kadis Sosial Jusmin Dahlan, Camat Mandioli Selatan Ridwan Kamarullah, Kepala Sub Bidan Kebersihan Dinas Perkim Abdul Gafur, dan Staf Ahli Bupati Bidang Kebudayaan Fatma Usman Syah

Lalu, Sekretaris Kopri Ilham Sangadji, Kasubag Tata Usaha Dikbud Mansur Adam, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Saifullah Saleh serta Kasubag Pelayanan Informasi Bagian Humas Halsel Yerry Hilmansyah.

Para abdi negara ini direkomendasikan Komisi ASN ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba pada 2 April 2018.

Kasubag Hukum Bawaslu Malut Irwanto Djurumudi mengatakan, untuk yang kedua kali Komidi ASN merekomendasikan 10 PNS asal kabupaten Halmahera Selatan. Sebelumnya, KASN merekomendasikan empat ASN yakni Manawir Husen, Jusmin Dahlan, Etosea Lajame dan Ramly Munuy.

Munawir diduga mengajak atau mengkampanyekan salah satu bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan Jusmin, Etosea, Ramly diduga menghadiri kampanye Paslon AGK-YA.

“Jadi empat PNS ini direkomendasi Komisi ASN pada 23 Maret 2018. Dari 28 PNS asal Halsel, saat ini sudah 14 orang yang terkena pinalti Komidi ASN dan masih tersisa 14 orang,” ungkap Irwanto, Jumar (13/4).

Menurut Irwanto, surat rekomendasi Komisi ASN berdasarkan laporan Panwaslu melalui Bawaslu terkait keterlibatan mereka dalam politik praktis. “Rata-rata mereka mengahadiri Deklarasi dan penjemputan pasangan calon AGK-YA,” jelasnya.

Atas dasar itu katanya, lembaga yang dipimpin Sofian Effendi itu memberi dua sanksi kepada 14 ASN tersebut. Mereka  diberikan sanski dalam bentuk sanksi moral dan kedua memberi tindakan tegas.

“Sanksi moral berupa pernyataan terbuka yang bersangkutan  mengacu pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan  korps dan kode etik PNS,” ungkap Irwanto.

Apabila masih melakukan hal yang sama, maka akan dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat  mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dua, memberi tindakan tegas kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tindakan tegas ini bisa pemecatan,” kata Irwanto.

Sementara 4 ASN sebelumnya sudah direkomendasikan, hingga kini Bawaslu Malut belum mendapat surat pemberitahuan dari Bupati atau Sekda terkait tindaklanjut rekomendasi surat lembaga bebas intervensi politik itu. “Sampai sekarang kita di Bawaslu belum mendapat surat pemberitahuan atau tebusan dari pejabat pembina Kepegawaian Kabupaten Halsel terkait tindaklanjut rekomendasi empat PNS itu,” ujarnya. (jun)

Categories: Seputar Politik

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*